Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis data akurat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menggelar konferensi pers bertema “Sinergi Pemberdayaan Desa dan Administrasi Kependudukan untuk Pembangunan yang Tepat Sasaran” yang difasilitasi Dinas Kominfo Provsu di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl. Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (23/10/2025).

Konferensi pers dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara Parlindungan Pane, S.H, M.S.i dan didampingi oleh Sekretaris beserta para Kepala Bidang Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara.

Pada konferensi pers tersebut, Kepala Dinas menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan semata ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keakuratan data dan keterbukaan informasi publik.

“Pembangunan yang tepat sasaran dimulai dari data yang benar. Jika data kuat, kebijakan pun akan tepat, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tuturnya.

Pemerintah Sumatera Utara melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah terus berupaya meningkatkan jumlah desa mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025, Sumatera Utara memiliki 5.417 desa, terdiri atas: desa mandiri yang mengalami peningkatan sebanyak 196 desa dari tahun 2024 menjadi 364 desa mandiri, 1.296 desa maju, 2.529 desa berkembang, 707 desa tertinggal, dan 521 desa sangat tertinggal.

Pada konferensi pers tersebut Kepala Dinas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya maksimal mempercepat program pemberdayaan desa agar pemerintahan di tingkat bawah semakin kuat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Desa yang berdaya dan bebas korupsi akan menjadi pondasi Sumut yang maju dan berintegritas menuju tahun 2026,” tuturnya.

Pemerintah Sumatera Utara menargetkan terciptanya pemerintahan desa yang berkeadilan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat sehingga dapat menjadi model desa berintegritas di Indonesia.