Acara Opini Ombudsman Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. di Aula Raja Inal Siregar pada Rabu, 29 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Turut hadir Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Kepala Kantor Perwakilan BPN Provsu, Pj. Sekretaris Provsu, unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), perwakilan Kementerian dan Lembaga, serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Herdensi, S.Sos., M.SP., selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara memberi sambutan dan harapan agar pelayanan publik tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Tahun 2026 hendaknya dimaknai sebagai instrumen evaluasi pembelajaran bersama, bukan sekedar mengejar angka ataupun peringkat. “Penilaian ini menjadi kesempatan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan intropeksi, memperbaiki sistem kerja, memperkuat pengelolaan pengaduan, meningkatkan kompetensi aparatur serta memastikan seluruh standar pelayanan benar-benar diterapkan secara konsisten” tutur Gubernur Sumatera Utara.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 merupakan salah satu upaya Ombudsman RI dalam mencegah terjadinya maladministrasi. Melalui penilaian ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih prima, sebagaimana tagline Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu #kolaborasisumutberkah . (29/07)
